Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi, meliputi :

1. Mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
2. Mengoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten di kecamatan;
3. Mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan;
4. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di kecamatan;
5. Mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penanganan irigasi di dalam kecamatan dalam kegiatan pengairan;
7. Mengoordinasikan pengawasan terhadap tempat rawan sosial;
8. Mengoordinasikan pendataan penyaluran tenaga kerja;
9. Mengoordinasikan pendataan penduduk menurut usia kerja, angka kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angka kerja;
10. Mengoordinasikan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan;
11. Mengoordinasikan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang diperkirakan dapat berdampak dalam lingkup kecamatan;
12. Mengoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
13. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;
14. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
15. Mengoordinasikan dan fasilitasi pengelohan data profil kampung dan profil keluirahan pada kecamatan;
16. Mengoordinasikan pendampingan kampung di wilayahnya;
17. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan di wilayahnya;
18. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di kampung dan kelurahan;
19. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten di kecamatan;
20. Mengoordinasikan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga;
21. Mengoordinasikan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan dan kelurahan;
22. Mengoordinasikan pencegahan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemberdayaan perempuan;
23. Mengoordinasikan pemenuhan hak-hak anak untuk mendukung perwujudan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak;
24. Mengoordinasikan dengan aparat terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbul kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
25. Mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
26. Mengoordinasikan bidang kepemudaan di kecamatan;
27. Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
28. Mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
29. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa tanah;
30. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kampung/kelurahan di wilayahnya;
31. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah di kecamatan;
32. Mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan;
33. Mengoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
34. Mengoordinasikan perlindungan masyarakat dan (LINMAS) di wilayahnya;
35. Mengoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui pemeliharaan kebersihan sampah di jalan umum, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat dan fasilitas umum.